Berita
Update
Kategori
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mewajibkan Badan Usaha Subsektor Ketenagalistrikan menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan Ketenagalistrikan (SMK2) di setiap kegiatan usahanya. Penerapan tersebut untuk memastikan keselamatan ketenagalistrikan, karena listrik merupakan suatu hal yang berbahaya.
Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mewajibkan setiap tenaga teknik ketenagalistrikan memiliki sertifikat kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan (SKTTK). Langkah ini diambil guna memastikan kondisi ketenagalistrikan yang aman, andal, dan ramah lingkungan. Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 6 tahun 2021 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan.
Pasca terbitnya Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) No. 10 Tahun 2021 tentang Keselamatan Ketenagalistrikan, setiap usaha ketenagalistrikan diwajibkan memenuhi ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2). Bagi badan usaha yang patuh akan mendapatkan apresiasi, sedangkan bagi yang tidak patuh dapat dikenakan sanksi.
Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) meminta PT PLN (Persero) untuk melakukan efisiensi penyediaan tenaga listrik dengan pengaturan operasi pembangkit dan jaringan yang optimal. Melalui efisiensi tersebut diharapkan dapat mengurangi susut jaringan dan menjamin ketersediaan tenaga listrik yang andal bagi seluruh pelosok Indonesia.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui Dharma Wanita Persatuan (DWP) KESDM melakukan serah terima motor listrik hasil konversi kepada Pemerintah Kota Surakarta. Serah terima dilakukan pada Pameran HUT ke-44 Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas), Kamis (16/5/202), di Surakarta.