Berita
Update
Kategori
Perpustakaan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan menyelenggarakan Bibliobattle secara online melalui webinar pada hari Selasa, (17/11/2020). Kata Bibliobattle mungkin masih terdengar asing di Indonesia, maka dari itu Perpustakaan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan berusaha menarik minat baca dengan memperkenalkan permainan unik ini.
Pemerintah berkomitmen memenuhi target bauran energi pembangkitan tenaga listrik untuk energi baru terbarukan (EBT) sebesar 23% pada tahun 2025. Terlebih, tren global untuk pembangkitan tenaga listrik tengah menuju transisi energi bersih. Di Indonesia, transisi dari energi fosil menuju energi bersih melalui peningkatan kapasitas pembangkit tenaga listrik dari EBT ini terlihat dari total kapasitas terpasang pembangkit EBT. Sampai dengan bulan Juni 2020, jumlahnya mencapai 10.427 MW atau 14,69% dari total kapasitas terpasang pembangkit nasional. Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan Jisman Hutajulu menyampaikan hal tersebut, Jumat (13/11/2020), dalam acara peluncuran Indonesia Electricity and Energy Institute (IEEI) secara virtual di Jakarta.
Kementerian ESDM berkomitmen pengaduan masyarakat selalu ditanggapi dan menjadi bagian dari proses perbaikan kebijakan. Salah satu perbaikan kebijakan yang dilakukan karena pengaduan masyarakat adalah perubahan regulasi mengenai mekanisme kepesertaan subsidi listrik tepat sasaran.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif meluncurkan operasional Stasiun Penukaran Baterai Kendaraan Listrik Umum (SPBKLU) di tiga lokasi SPBKLU secara virtual, Selasa (3/11). Peluncuran tersebut melibatkan beberapa badan usaha yang tentunya mendukung operasional SPBKLU. Salah satunya adalah Founder Ezyfast Nicodemus Suheri yang mengatakan bahwa penukaran baterai kendaraan listrik dengan SPBKLU sangat mudah. Ia menganalogikan penukaran baterai kendaraan listrik dengan penukaran air mineral galon.
Pemerintah memberikan perlindungan kepada masyarakat yang berhak dengan menyediakan subsidi listrik. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 30 tahun 2007 tentang Energi dan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan yang menyatakan bahwa dana subsidi yang disediakan pemerintah hanya bagi kelompok masyarakat tidak mampu. Kebijakan subsidi listrik tepat sasaran ini mulai dibahas sejak 2015 melalui Rapat Kerja dengan Komisi VII DPR, tetapi penerapannya dimulai sejak 1 Januari 2017.